“BRASMADA”

Kejahatan Anak Tanggung Jawab Siapa?

 

 

Tindak kriminalitas yang dilakukan kalangan remaja di Kota Beriman sudah sangat memprihatinkan. Tak hanya kasus minuman keras, kalangan remaja bahkan terlibat dalam kasus pembunuhan. Bahkan, fenomena kejahatan geng motor yang terjadi di kota metropolitan seperti Jakarta, sudah terjadi pula di Balikpapan.

 

Pada Senin (4/2/2013) lalu, seorang siswa SMK Airlangga tewas setelah dikeroyok anggota geng motor Berani Senggol Mandi Darah” yang disingkat Brasmada. Peristiwa berdarah itu terjadi di kawasan Gunung Pipa, sekitar pukul 17.00 Wita. Ketika itu, Alan Darma Saputra (18) warga Sumberejo V RT 52 nomor 3 Kelurahan Sumberejo dan Dedi Irawan (20) warga Jl DI Panjaitan RT 5 nomor 54 Kelurahan Gunung Samarinda bersama 6 orang temannya tengah mengendarai sepeda motor.

 

Mereka bermaksud membeli salome di dekat SD Patra Dharma. Tiba-tiba, sekira 20 orang yang merupakan geng motor Brasmada mendatangi keenam remaja tadi. Enam orang di antaranya berhasil meloloskan diri. Celakanya, Alan dan Dedi tak bisa melarikan diri karena dikepung anggota Brasmada yang berputar-putar mengelilingi keduanya menggunakan motor.

 

Menurut informasi, di sekitar tempat kejadian perkara (TKP), para pelaku sudah terlebih dahulu menyimpan sejumlah senjata tajam (sajam) berupa badik dan parang di rerumputan. Sajam yang disembunyikan itu untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada aparat yang melakukan penangkapan sehingga barang bukti sulit ditemukan.

 

Mengetahui tak mampu meloloskan diri, Alan dan Dedi akhirnya menyerah. Mereka menuruti saja ketika dimintai uang secara paksa. Setelah uang diserahkan, anggota Brasmada malah meminta lagi karena mengganggap uang hasil palakan tersebut kurang. “Kami sudah tidak punya uang lagi,” tolak Alan dan Dedi ketika dipaksa kembali menyerahkan duit. Karena dianggap membangkang, keduanya akhirnya menjadi bulan-bulanan.

 

Mereka dipukuli secara membabi buta. Di tengah pengeroyokan tersebut, entah bagaimana Dedi berhasil meloloskan diri. Siswa SMKN 2 kelas 12 ini hanya mendapatkan beberapa luka lecet dan lebam, walaupun kuku jari kelingkingnya terlepas. Berbeda dengan Dedi, Alan justru bernasib malang. Siswa kelas 12 SMA Airlangga ini tak hanya dipukuli. Tiga luka tikaman sajam menembus tubuhnya yakni di bagian punggung, dada serta pinggang. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Kanujoso Djatiwibowo (RSKD) namun nyawanya tak berhasil diselamatkan. Oleh pihak keluarga, korban langsung dibawa pulang padahal belum dilakukan proses visum. Selang beberapa lama kemudian, setelah diberi penjelasan pihak keluarga akhirnya menyatakan bersedia, korban dilakukan visum luar untuk memastikan penyebab kematian.



TANGGUNG JAWAB SIAPA?

Rohid (17 ), Rusli (17), Maskur (14), Dedi (15), Hamdani (16) Riko, (14) dan Hilmar (17) hanyalah beberapa gelintir sosok yang mewakili fenomena kenakalan maupun kejahatan anak. Masih banyak deretan nama-nama di belakang mereka. Sebenarnya siapa yang salah sehingga mereka berbuat demikian? Mereka sendiri, orang tua orang-orang di sekelilingnya, ataukah sistem yang berlaku?


Menyalahkan mereka, menghukum mereka sampai kini belum terbukti menyelesaikan masalah mereka. Bahkan penjara kadang bisa menjadi sekolah yang baik untuk calon penjahat. Sehingga mencukupkan penanganan terhadap terhadap mereka saja adalah suatu keniscayaan yang sia-sia.


Hak yang seharusnya mereka terima, pemenuhan kebutuhan yang seharusnya mereka nikmati, pendidikan yang benar maupun suasana yang kondusif terhadap pertumbuhan maupun perkembangan anak yang baik sudah semestinya diperhatikan.

Kewajiban orang tua terhadap anak, yaitu mencukupi kebutuhannya baik fisik maupun psikis, mendidiknya, tidak boleh terlalaikan kalau tidak ingin anaknya menjadi penjahat. Sebab rumah merupakan titik awal bagi perkembangan anak untuk selanjutnya. Pemenuhan kebutuhan yang tidak tersedia di rumah bisa mendorong anak untuk mencarinya di luar. Dan ini bisa menjadi pemicu anak untuk melakukan kejahatan. Untuk itu kata-kata sindiran “jangan jadi orang tua kalau tidak tahu kewajiban orang tua atau tidak mau melaksanakan kewajiban orang tua”, patut direnungkan.


Lingkungan yang baik tentunya ikut menentukan corak anak untuk kehidupan selanjutnya. Karena anak belajar darim kehidupan sekarang. Anak yang hidup ditengah-tengah kekerasan, maka ia akan menjadi bengis. Sedangkan anak yang hidup di tengah kasih sayang dan kedamaian maka ia akan menjadi penyayang dan penjunjung persahabatan. Lebih dari itu, sistem yang berlaku juga menjadi faktor dominan yang mempengaruhi pola fikir dan pola sikap anak.
 

Sistem pemerintahan yang baik, sistem ekonomi yang baik, sistem sosial yang baik, maupun sistem keamanan yang baik tentunya akan menentukan corak warga negaranya termasuk anak-anak. Untuk itu orang tua yang tahu dan memenuhi kewajibannya, lingkungan yang kondusif untuk anak dan sistem yang tepat sama-sama punya andil untuk menghalau kejahatan dari diri anak.


PERADILAN ANAK


Di Indonesia, sanksi terhadap anak-anak yang melakukan kejahatan masih merujuk pada kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) warisan Belanda. Sebab pada kita Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 45 dinyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan orang dewasa sama dengan yang dilakukan oleh anak. Karena itu penyidikannya mengikuti penyidikan orang dewasa sebagaimana yang diatur jika tersangka khawatir melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengurangi tindak pidana dan ancaman hukumannya lebih dari lima tahun. Jika kriteria tersebut dipenuhi, maka tindakan penahanan dianggap sah.


Mengenai definisi anak, sampai sekarang belum ada ketentuan pasti. Batasan umur anak dibawah umur juga berbeda-beda. Pasal 45 KUHAP menentukan 16 th. Pasal 283 KUHP 17, pasal 287-293 (15 th). Sedangkan dalam UU kesejahteraan Anak no 4 Th 1979, anak-anak adalah mereka yang belum berusia mencapai 21 th. Batas usia minimum anak dapat dimintai pertanggungjawabannya selama ini juga belum ada. Maka wajarlah selama ini penanganan kejahatan anak lebih mengandalkan unsur-unsur subjektivitas aparat penegak hukum. Padahal tindakan itu telah menimbulkan banyak permasalahan baru bagi masa depan anak.

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa sanksi terhadap kejahatan anak di Indonesia dibebankan kepada anak secara mutlak. Layakkah ?

 

(Abdul Fatah, S.Pd)

Artikel ini disimpan dalam koleksi materi Parenting di
Sekolah Islam Terpadu Mutiara Rahmah Balikpapan

www.mutiararahmah.com